Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) ini dilaksanakan 2 hari di 2 tempat, Rakor teknis bersama kepala dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan dilaksanakan di Hotel GrandKemang membahas terkait persoalan-persoalan teknis dalam pengajuan sarpras kelapa sawit, bagaimana menjalankan Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), mengevaluasi ajuan Sarana dan Prasarana Sarpras untuk Kegiatan Sawit Rakyat, serta hal-hal yang menjadi kendala dibahas secara intens sehingga PSR dapat maksimal di realisasikan di lapangan Kabupaten sentra sawit.
Hadir dalam kesempatan ini adalah Kepala Dinas Provinsi yangg membidangi perkebunan, Kepala Dinas Kabupaten serta Sekretaris Tim PSR atau Kabid Perkebunan dari 20 Provinsi dan 103 Satuan Kerja Kabupaten sentra sawit.
Program dan kegiatan PSR dan Kegiatan Sarpras Kelapa Sawit adalah upaya dalam pembuatan kebun, Infrastruktur pasar, ISPO, untuk memperbaiki Tata kelola sawit rakyat kita.
Acara puncak hari ini Jumat 1 Desember 2023 di Gedung F Kementerian Pertanian RI adalah membicarakan kendala-kendala teknis untuk memudahkan dalam pengajuan PSR, upaya percepatan
126 satker kab untuk koordinasi terkait surat keterangan lahan bebas dari HGU dari Kementerian ATR BPN, surat keterangan bukan lahan kawasan hutan dari Kementerian KLHK, koordinasi intensif dan data .SHP yang disiapkan serta meminta BPDPKS untuk mempermudah dan mempercepat realisasi Sarpras yang telah di rekomtek, baik Saprodi pupuk, alsin, jalan produksi, dan sarana UPH seperti Pamigo.
Rakor ini dilaksanakan dalam rangka membangun sinergi dan Komitmen para pihak untuk mewujudkan kesuksesan program dan kegiatan Sarpras dan PSR untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit rakyat dan pada akhirnya dapat meningkatkan tata kelola kelapa Sawit Indonesia. Dirjen Perkebunan dan Direktur Salma dalam sambutannya meminta agar Kepala Dinas Provinsi maupun Kabupaten sentra sawit fokus membereskan target baik PSR maupun Sarpras yang telah diusulkan sehingga dalam waktu seminggu ini dapat segera terealisasi dari BPDPKS
